WARTA RAKYAT ONLINE. COM Pekanbaru , Provinsi Riau berpotensi mengalami defisit anggaran sebesar Rp3,5 triliun pada tahun 2025. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Riau, Taufik Oesman Hamid, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mengungkapkan bahwa defisit ini terjadi akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah tahun 2024, yang berdampak pada efek domino keuangan di tahun berikutnya.
"Kondisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 hanya mencapai 85,38% dari target, menyebabkan potensi pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp1,6 triliun lebih. Ini mengakibatkan tunda bayar atas berbagai kegiatan di tahun tersebut," ujar Taufik dalam kunjungannya ke gudang Bulog di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Senin (24/3/2025).
Pendapatan Menurun, Belanja Meningkat
Berdasarkan kalkulasi ulang, potensi pendapatan daerah tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai Rp8,2 triliun. Hal ini terjadi karena penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkurang Rp1,1 triliun lebih, pendapatan transfer yang turun Rp190 miliar lebih, serta pendapatan lainnya yang juga mengalami penurunan.
Sementara itu, kebutuhan belanja daerah justru meningkat tajam akibat tunda bayar tahun 2024 sebesar Rp916 miliar, tunda salur bagi hasil ke kabupaten/kota sebesar Rp550 miliar, serta beban pajak dan belanja pegawai yang belum teranggarkan mencapai Rp705 miliar. Secara keseluruhan, belanja daerah diperkirakan mencapai Rp11,7 triliun, sehingga terjadi selisih defisit sebesar Rp3,5 triliun.
Pemprov Riau Siapkan Langkah Efisiensi Besar-Besaran
Gubernur Riau telah menginstruksikan agar dilakukan efisiensi anggaran secara ketat, dengan tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
"Efisiensi ini akan difokuskan pada belanja yang tidak mendesak, tetapi sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama," tegas Taufik.
Terkait dengan adanya pemberitaan yang menyebutkan defisit hanya Rp132 miliar, Taufik menjelaskan bahwa angka tersebut memang sesuai dengan yang tertuang dalam buku APBD Murni 2025 dan rencananya akan ditutupi melalui potensi pembiayaan dari SiLPA. Namun, ia menegaskan bahwa yang perlu diwaspadai adalah kondisi riil APBD 2025 akibat dampak dari realisasi pendapatan yang tidak tercapai di tahun sebelumnya.
"Defisit riil bisa lebih besar dari yang tertulis dalam APBD awal. Kita masih menunggu hasil audit BPK untuk mengetahui berapa SiLPA yang bisa dicatatkan di Perubahan APBD 2025," tambahnya.
Dengan kondisi keuangan daerah yang semakin menantang, Pemprov Riau harus bertindak cepat untuk mengatasi potensi krisis fiskal ini. Efisiensi anggaran yang tepat sasaran akan menjadi kunci agar layanan publik tetap berjalan optimal di tengah ancaman defisit besar.**mdn
#Abdul Wahid #APBD Riau Defisit
