PEKANBARU, WARTA RAKYAT ONLINE- “Kami bukan perambah, kami pembeli sah!” seruan itu menggema dari ruang rapat Gubernur Riau, Senin siang (21/7/2025). Belasan warga dari Desa Toro Jaya dan sekitarnya datang jauh-jauh dari Kabupaten Pelalawan, demi menyuarakan keresahan mereka soal ancaman relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Mereka datang tak sekadar berorasi, melainkan membawa harapan, kecemasan, dan cerita hidup yang terusik oleh status lahan yang kini disebut kawasan konservasi. Dalam pertemuan resmi yang digelar Pemerintah Provinsi Riau, aspirasi mereka diterima langsung oleh Syahrial Abdi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang hadir mewakili Gubernur.
Bupati Pelalawan Zukri Misran, Dirintel Polda Riau, dan Kepala Satpol PP Riau turut mendampingi. Di sisi warga, Wandri Simbolon memimpin 18 perwakilan desa yang terdampak. Mereka membawa satu pesan: “Kami tak ingin diusir. Kami ingin keadilan.”
Data adalah Kunci
Dalam forum terbuka itu, Syahrial menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan empat langkah strategis menyikapi polemik TNTN, dimulai dari pendataan dan inventarisasi warga.
“Langkah pertama adalah pendataan. Tanpa data, kita tidak bisa bicara solusi. Pendataan sudah dimulai 20 Juli dan selesai 27 Juli. Jika ini tak rampung, kami tak bisa melangkah ke tahap berikutnya,” tegas Syahrial.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden RI telah memanggil langsung Gubernur Riau, Bupati Pelalawan, dan jajaran untuk menuntaskan konflik lahan ini.
Relokasi Mandiri, Bukan Pengusiran Paksa
Membantah isu pengusiran, Syahrial menegaskan bahwa konsep relokasi yang diusulkan bersifat mandiri dan manusiawi, bukan penggusuran sepihak.
“Relokasi bukan berarti disuruh pergi begitu saja. Kita ingin memastikan ada solusi yang menjamin kelangsungan hidup, pendidikan, dan keamanan warga,” ujarnya.
Ia juga memberi apresiasi kepada para ibu yang hadir menyampaikan aspirasi. “Ini bukan sekadar demo. Ini jeritan nurani. Dan pemerintah harus mendengar,” katanya dengan suara penuh empati.
“Kami Tak Merambah, Kami Beli”
Nada emosional terdengar dari Demak Siahaan, salah satu perwakilan warga:
“Kami beli lahan itu, Pak! Bukan merambah. Kalau memang salah, kenapa dulu bisa keluar surat tanah? Kami hanya ingin hidup tenang!”
Senada, Syaiful Harahap mengungkapkan tekanan batin yang dialaminya.
“Saya stres tiap malam. Anak saya kuliah, dan tak mau putus sekolah. Kalau kami direlokasi, ke mana kami harus pergi? Kami tidak tahu itu kawasan TNTN saat beli. Tapi kami pegang surat.”
Pemerintah Janji Tak Tinggal Diam
Menutup dialog, Syahrial menyerukan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan memberi dukungan terhadap proses pendataan.
“Yakinlah, pemerintah tidak tinggal diam. Kami sedang bekerja keras agar solusi yang ditemukan tidak menyakiti siapa pun. Keadilan dan masa depan warga adalah prioritas kami.”***mdn
#Aksi TNTN #Demo TNTN
