Pekanbaru - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau kembali tercoreng. Sembilan dapur operasional resmi disuspensi setelah terbukti melanggar standar mendasar yang justru menjadi syarat utama menjalankan program negara.
Temuan ini bukan sekadar pelanggaran teknis. Hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Satuan Tugas MBG mengungkap fakta mencengangkan: mulai dari administrasi yang tidak beres, sanitasi yang buruk, hingga perizinan yang belum lengkap. Ironisnya, semua itu terjadi dalam program yang seharusnya menjamin kualitas gizi masyarakat.
Ketua Satgas MBG Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa keputusan suspensi diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat.
“Ada sembilan dapur MBG yang disuspensi karena masih bermasalah secara administrasi, sanitasi, dan perizinan,” tegasnya.
Lebih parah lagi, temuan di lapangan menunjukkan adanya dapur yang tidak dikelola secara layak, bahkan terkesan ditinggalkan begitu saja. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa program strategis ini dijalankan tanpa keseriusan dan pengawasan yang memadai.
Padahal, sebelum sanksi dijatuhkan, pihak pengelola telah menerima peringatan dan teguran resmi. Namun, tidak ada perubahan signifikan. Alih-alih memperbaiki, mereka justru membiarkan pelanggaran terus berlangsung hingga akhirnya pemerintah turun tangan dengan tindakan tegas.
Langkah ini menjadi sinyal keras dari pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN): tidak ada toleransi bagi pengelola yang bermain-main dengan program publik, apalagi yang menyangkut kesehatan masyarakat.
Suspensi ini bukan hanya soal pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan potensi kegagalan sistem pengawasan di lapangan. Jika dapur gizi saja bisa terbengkalai, publik berhak mempertanyakan sejauh mana program ini benar-benar dijalankan sesuai tujuan.
Kini, sembilan dapur tersebut diwajibkan melakukan pembenahan total jika ingin kembali beroperasi. Tanpa itu, mereka akan tetap ditutup.
Kasus ini membuka mata: program besar tidak cukup hanya dengan anggaran dan jargon. Tanpa integritas dan pengawasan ketat, yang terjadi justru pembiaran dan masyarakatlah yang menanggung risikonya.***MDn
#MBG Riau #Dapur MBG Riau #Skandal MBG
