PEKANBARU – Wajah APBD Riau 2026 kini tampak gamblang: lebih berpihak pada birokrasi dibanding rakyat. Sebanyak 44 persen anggaran setara Rp3,4 triliun habis untuk belanja pegawai. Angka ini bukan hanya melampaui batas 30 persen dari pemerintah pusat, tapi juga menjadi simbol ketimpangan prioritas yang kian mengkhawatirkan.
Di saat jalan rusak tak kunjung diperbaiki, jembatan butuh perhatian, dan layanan kesehatan masih terseok, anggaran justru terkunci untuk membayar gaji aparatur. APBD yang seharusnya menjadi alat pembangunan, kini berubah menjadi “mesin penggaji” raksasa.
Pengamat ekonomi Dahlan Tampubolon menyebut kondisi ini sebagai kegagalan manajemen fiskal yang serius.
“Ini bukan lagi soal efisiensi, ini soal keberpihakan. Kalau duit habis buat pegawai, lalu rakyat dapat apa?” tegasnya.
Kebijakan pengangkatan ribuan PPPK di akhir 2025 menjadi salah satu pemicu utama membengkaknya belanja pegawai. Meski dibungkus dengan alasan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan, realitanya justru menambah tekanan berat pada APBD.
Ironisnya, beban ini kini harus ditanggung di tengah keterbatasan fiskal daerah. Jika tidak segera dikoreksi, bukan hanya pembangunan yang mandek Riau juga terancam kena sanksi dari pemerintah pusat.
Dahlan secara blak-blakan mendesak Pemprov Riau untuk menghentikan pola lama yang boros dan tidak produktif:
Coret anggaran seremoni dan kegiatan simbolik yang minim dampak
Pangkas perjalanan dinas yang hanya jadi ajang “jalan-jalan berbiaya negara”
Genjot PAD secara agresif, bukan bergantung pada transfer pusat
Pastikan setiap pegawai benar-benar bekerja, bukan sekadar menerima gaji
Lebih jauh, ia mengingatkan agar ribuan PPPK yang sudah diangkat tidak menjadi “beban diam” di kantor pemerintahan.
“Jangan sampai APBD terkuras, tapi pegawai cuma duduk, main HP, atau sekadar absen. Itu pengkhianatan terhadap rakyat,” sindirnya keras.
Situasi ini menuntut kejujuran dan keberanian dari pemerintah daerah. Tanpa langkah tegas dan cepat, APBD Riau berisiko kehilangan fungsi utamanya: melayani rakyat.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka satu hal pasti: rakyat akan terus menunggu pembangunan, sementara anggaran habis untuk menggaji.***MDn
#Provinsi Riau #APBD Riau
