Pekanbaru - WARTARAKYAT Langkah cepat SF Hariyanto setelah resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) langsung mencuri perhatian publik. Belum genap 24 jam memegang kendali pemerintahan, SF langsung melakukan rotasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Sebanyak 11 posisi kunci diganti dalam satu gebrakan.
Perombakan ini meliputi jabatan penting seperti Kepala Biro, Kepala Dinas, hingga Badan Kepegawaian Daerah. Beberapa nama yang diganti antara lain Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dari Zulkifli Syukur ke Jenri Salmon Ginting, Plt Biro Pengadaan Barang dan Jasa dari Thomas Larfo Dimeira ke Gunawan Agus Riyanto, serta sejumlah posisi lain di Dinas Kesehatan, Pariwisata, dan PUPR-PKPP.
Langkah cepat SF ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa ia tak ingin menjadi pelaksana pasif di tengah gonjang-ganjing politik Riau usai Gubernur definitif Abdul Wahid ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Riau tidak boleh vakum. Pemerintahan harus tetap berjalan,” ujar sumber internal Pemprov Riau yang enggan disebutkan namanya, menirukan pernyataan SF saat rapat perdana usai dilantik.
Namun, kecepatan dan skala perombakan yang dilakukan SF Hariyanto menimbulkan beragam tafsir. Di satu sisi, langkah itu dianggap sebagai aksi bersih-bersih untuk menata ulang birokrasi yang dianggap sudah terkontaminasi oleh pengaruh lama. Tetapi di sisi lain, ada yang menilai ini adalah bentuk konsolidasi kekuasaan upaya menanamkan pengaruh dan loyalitas baru di jajaran birokrat Riau.
“Langkah secepat ini tidak mungkin tanpa peta dan rencana. Ini bukan sekadar rotasi jabatan, tapi restrukturisasi kekuasaan,” ujar pengamat politik lokal, seperti dikutip dari Sebalik.com.
Publik kini menanti arah kebijakan SF berikutnya. Apakah gebrakan ini akan benar-benar membawa perubahan dan efisiensi, atau justru membuka babak baru perebutan pengaruh di tubuh Pemprov Riau.
Yang jelas, sejak hari pertama menjabat, SF Hariyanto telah menegaskan dirinya bukan pelaksana tugas yang menunggu perintah melainkan pengendali baru yang siap mengguncang status quo.
“Era lama sudah selesai. Sekarang saatnya bergerak,” tegas SF Hariyanto dalam pernyataan singkatnya di Kantor Gubernur Riau, Jumat (7/11).
Satu hal pasti, gebrakan kilat SF Hariyanto telah mengubah peta kekuasaan di lingkungan Pemprov Riau. Dan publik kini hanya bisa menunggu: apakah guncangan ini membawa perbaikan, atau justru badai politik baru di Bumi Lancang Kuning.***MDn
#Sf hariyanto #Rotasi Birokrasi Riau
