JAKARTA, WR — Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin resmi melantik jajaran pengurus DPW PKB se-Indonesia, Selasa (3/2/2026) di Jakarta. Namun pelantikan kali ini memantik sorotan tajam publik, khususnya terhadap kepengurusan DPW PKB Provinsi Riau periode 2026–2031.
Pasalnya, dalam Surat Keputusan yang dibacakan Sekjen DPP PKB Muhammad Hasanuddin Wahid, nama Abdul Wahid tetap ditetapkan sebagai Ketua DPW PKB Riau, meski yang bersangkutan saat ini berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Struktur kepengurusan yang dilantik yakni:
Ketua Dewan Syuro: Abdurrahman
Sekretaris Dewan Syuro: Suprianto S
Ketua Dewan Tanfidz: Abdul Wahid
Sekretaris Dewan Tanfidz: Ade Agus Hartanto
Bendahara Dewan Tanfidz: Hendri
Dalam prosesi pelantikan, Abdul Wahid tidak tampak hadir secara fisik. Ia hanya tercantum dalam struktur organisasi, sementara Sekretaris DPW PKB Riau Ade Agus Hartanto hadir langsung mewakili kepengurusan daerah.
Ketua Wilayah Berstatus Tersangka Korupsi
Abdul Wahid diketahui merupakan Gubernur Riau nonaktif yang sejak 4 November 2025 telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka utama:
Abdul Wahid
M Arief Setiawan (mantan Kepala Dinas PUPR Riau)
Dani M Nursalam (Tenaga Ahli Gubernur)
Ketiganya telah ditahan lebih dari 90 hari, namun hingga kini berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.
Penyidik KPK juga telah menggeledah sejumlah rumah pejabat di Riau, termasuk kediaman Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto. Dari penggeledahan itu, KPK mengklaim menyita uang serta dokumen penting terkait aliran proyek dan dugaan suap.
Saat dimintai perkembangan terbaru, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo hanya menyampaikan pernyataan singkat.
“Jika ada perkembangan informasi akan kami update,” ujarnya normatif.
Publik Mencium Sinyal Pembebasan
Keputusan PKB tetap mempertahankan Abdul Wahid sebagai Ketua DPW justru memicu kecurigaan luas di tengah masyarakat Riau. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa Wahid diyakini akan lolos dari jerat hukum.
Di mata publik, hampir mustahil sebuah partai besar mempertaruhkan jabatan strategis untuk seorang tersangka korupsi jika tidak ada keyakinan politik bahwa kasus tersebut akan berakhir aman.
“Kalau benar-benar terancam hukuman berat, partai pasti mencopot. Ini justru seolah memberi pesan bahwa Wahid akan bebas atau dilindungi,” ujar seorang aktivis antikorupsi di Pekanbaru.
Langkah PKB ini dinilai mencederai semangat pemberantasan korupsi dan memperkuat persepsi bahwa kekuasaan politik masih bisa menawar proses hukum.
Cak Imin Bicara Pengabdian, Skandal Membayangi
Dalam pidatonya, Cak Imin meminta seluruh pengurus DPW PKB se-Indonesia menjaga suara partai dan menguatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Tiada hari tanpa pengabdian, dan tiada hari tanpa pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa pengurus partai harus melahirkan pemimpin eksekutif dan legislatif, bukan sekadar mesin pemenangan pemilu.
Namun di Riau, pesan ideal tersebut justru kontras dengan realitas politik: seorang ketua wilayah dilantik dari balik jeruji KPK.
Ujian Moral PKB dan Wibawa Hukum
Pelantikan DPW PKB Riau periode 2026–2031 kini tak hanya menjadi agenda partai, tetapi berubah menjadi simbol pertaruhan moral politik nasional.
Di satu sisi, PKB menyerukan pengabdian dan pelayanan rakyat. Di sisi lain, jabatan strategis diserahkan kepada figur yang tengah terjerat kasus korupsi besar.
Publik kini menanti:
apakah dugaan “skenario penyelamatan politik” akan terbukti lewat proses hukum yang melemah,
atau justru KPK akan membuktikan bahwa hukum tetap berdiri tegak tanpa tunduk pada kekuasaan.***MDn
#Abdul Wahid #OTT KPK Riau #Wahid Bebas #Guburnur Riau #PKB Riau
