Bangkinang Kota — Dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) kembali mencuat di Kabupaten Kampar. Pelantikan dr. Rita Anggraini sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kampar memantik kemarahan publik, lantaran dinilai sarat kepentingan politik pasca kemenangan Bupati Kampar Ahmad Yuzar–Misharti pada Pilkada 2024.
dr. Rita Anggraini diketahui merupakan istri Eka Demi Yustra, figur politik lokal yang aktif sebagai relawan tim pemenangan Ahmad Yuzar–Misharti. Ia dilantik bersama 42 pejabat lainnya oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si, pada Selasa (7/1/2026). Meski Pemkab Kampar mengklaim pelantikan telah sesuai mekanisme dan regulasi kepegawaian, publik justru menilai proses tersebut tidak steril dari konflik kepentingan.
Satu Keluarga, Dua Sektor Pelayanan Publik Vital
Sorotan publik semakin menguat setelah beredar informasi dari sumber internal Pemerintah Kabupaten Kampar yang menyebut Eka Demi Yustra hampir dipastikan akan dilantik sebagai Direktur PDAM Kampar. Meski seleksi jabatan tersebut diumumkan secara terbuka, prosesnya dinilai hanya bersifat formalitas administratif.
“Nama calon sudah bisa ditebak sejak awal. Seleksi hanya sekadar menggugurkan prosedur,” ujar sumber internal Pemkab Kampar yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Jika skenario tersebut terealisasi, maka satu keluarga akan menguasai dua sektor pelayanan publik paling vital di Kampar: kesehatan dan air bersih. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terkait konsentrasi kekuasaan, konflik kepentingan, dan potensi penyalahgunaan wewenang.
Kompetensi Dipertanyakan, Sertifikat Jadi Alat Legitimasi
Eka Demi Yustra bukan figur profesional di bidang pengelolaan air minum. Ia dikenal sebagai politisi, pernah menjadi calon legislatif Partai Perindo, serta mantan anggota DPRD Kampar dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Rekam jejak tersebut dinilai jauh dari kebutuhan teknis dan manajerial PDAM.
Yang menjadi sorotan, Eka Demi Yustra disebut baru-baru ini mengantongi sertifikat kompetensi bidang air minum dari sebuah lembaga pelatihan di Pulau Jawa. Sertifikat tersebut merupakan syarat administratif wajib bagi calon Direktur PDAM.
Namun, publik mempertanyakan substansi kompetensi tersebut. Tanpa pengalaman lapangan dan rekam jejak di sektor air minum, sertifikat dinilai hanya menjadi alat legitimasi formal untuk meloloskan figur tertentu.
“PDAM bukan tempat uji coba politik. Kalau jabatan strategis hanya berbasis sertifikat instan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar seorang pengamat kebijakan daerah di Kampar.
Aroma Balas Budi dan Dinasti Kekuasaan
Sejumlah kalangan menilai rangkaian pengisian jabatan ini sebagai indikasi kuat balas budi politik terhadap tim sukses Pilkada. Jabatan publik dinilai mulai bergeser dari instrumen pelayanan menjadi alat konsolidasi kekuasaan.
Isu ini juga memperkuat tudingan bahwa Bupati Ahmad Yuzar tengah membangun dinasti politik di Kampar. Sejumlah kerabat dekat, termasuk adik ipar, disebut-sebut mulai menempati atau diarahkan ke posisi strategis di birokrasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pola tersebut dinilai berbahaya karena merusak prinsip meritokrasi, melemahkan profesionalisme ASN, dan membuka ruang praktik KKN gaya baru yang dibungkus prosedur administratif.
Mahasiswa Kampar: Ini Pengkhianatan Reformasi Birokrasi
Kritik keras juga datang dari kalangan mahasiswa. Izun, mahasiswa asal Kampar, menilai praktik pengisian jabatan berbasis kedekatan politik dan hubungan keluarga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi birokrasi.
“Kalau jabatan dibagi karena kedekatan politik, bukan karena kapasitas, birokrasi rusak dari dalam. ASN profesional akan tersingkir, dan rakyat yang menanggung akibatnya,” tegas Izun.
Ia menambahkan, Kampar membutuhkan kepemimpinan yang membangun sistem pemerintahan bersih dan profesional, bukan memperluas jejaring kekuasaan keluarga.
Ujian Awal Pemerintahan Ahmad Yuzar–Misharti
Pelantikan Sekretaris Dinkes dan wacana pengangkatan Direktur PDAM kini menjadi ujian serius integritas pemerintahan baru Kampar. Publik menunggu keberanian pemerintah daerah membuka proses seleksi jabatan strategis secara transparan, objektif, dan bebas konflik kepentingan.
BUMD seperti PDAM Kampar saat ini menghadapi persoalan serius, mulai dari kualitas layanan, kebocoran jaringan, hingga kondisi keuangan. Karena itu, penempatan pimpinan dinilai harus berbasis kompetensi dan rekam jejak profesional, bukan kedekatan politik.
Sikap Pemkab Kampar terhadap kritik ini akan menentukan arah lima tahun pemerintahan ke depan: menuju tata kelola bersih dan profesional, atau terperosok dalam politik balas budi dan dinasti kekuasaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.***MDn
#PEMDA Kampar #Ahmad Yuzar #Dinasti Ahmad Yuzar
