Rokan Hilir, — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kembali melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Kamis (16/4/2026). Langkah ini terkait penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2024.
Penggeledahan dilakukan oleh tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprintdik) yang ditandatangani Kepala Kejati Riau, Sutikno, pada 27 Maret 2026. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen serta perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan pengelolaan proyek.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, menyatakan bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan memperjelas konstruksi perkara.
“Penggeledahan dan penyitaan ini dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Sejauh ini, penyidik masih terus mendalami perkara dan membuka kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban seiring perkembangan penyidikan.
Namun demikian, kembali mencuatnya dugaan korupsi di sektor pendidikan memunculkan sorotan publik. Pasalnya, sebelumnya Kejati Riau juga telah menangani kasus serupa di Disdikbud Rohil pada Tahun Anggaran 2023 yang menyeret dua tersangka hingga divonis bersalah.
Pengulangan kasus dalam sektor yang sama menimbulkan pertanyaan serius terkait tata kelola anggaran pendidikan di daerah tersebut. Publik menilai, penegakan hukum harus diiringi dengan pembenahan sistem agar praktik serupa tidak terus berulang.
Dugaan korupsi di sektor pendidikan dinilai bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas sarana pendidikan dan masa depan generasi muda.***MDn
#Riau #Kejati Riau #Disdikbud Rohil #Rohil
