Pekanbaru - Di tengah melimpahnya sumber daya alam dan status sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, Provinsi Riau justru tak masuk dalam daftar 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi versi Databoks?. Fakta ini memunculkan pertanyaan besar: ke mana larinya kekuatan ekonomi Riau selama ini?
Data tersebut menunjukkan Maluku Utara berada di posisi teratas, disusul NTB, Sulawesi Tengah, hingga Kepulauan Riau yang berhasil masuk lima besar. Sementara Riau yang selama puluhan tahun menjadi “ladang uang” dari sawit dan migas justru tertinggal.
Ironisnya, daerah yang kaya sumber daya seharusnya mampu melesat lebih cepat. Namun kenyataan berkata lain. Ketergantungan pada sektor ekstraktif tanpa hilirisasi nyata membuat ekonomi Riau berjalan di tempat. Kekayaan alam terus dikeruk, tetapi efek dominonya terhadap kesejahteraan masyarakat dinilai belum maksimal.
Publik mulai mempertanyakan arah kebijakan pembangunan daerah. Di saat provinsi lain agresif membangun industri pengolahan, memperkuat investasi, dan membuka lapangan kerja baru, Riau masih berkutat pada persoalan klasik: jalan rusak, ketimpangan wilayah, konflik lahan, hingga minimnya transformasi ekonomi.
Kondisi ini memperkuat anggapan bahwa Riau selama ini hanya menjadi “mesin penghasil uang” tanpa benar-benar menikmati hasil besar dari kekayaannya sendiri. Dana triliunan dari sawit dan migas mengalir, tetapi pertumbuhan ekonomi daerah justru kalah bersaing.
Masuknya Kepulauan Riau dalam daftar lima besar juga menjadi tamparan keras. Dengan sumber daya alam yang tak sebesar Riau, Kepri justru mampu menunjukkan pertumbuhan lebih progresif lewat penguatan industri, perdagangan, dan kawasan strategis.
Jika situasi ini terus dibiarkan, Riau berpotensi hanya menjadi penonton di tengah persaingan ekonomi nasional. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi “berapa banyak sumber daya yang dimiliki”, melainkan “siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?”***MDn
#Riau #Prov Riau #Kemiskinan Riau #Riau Muskin Diatas kertas
