WARTARAKYAT - Bangkinang , Kantor Bupati Kampar mendadak panas, Senin (10/11/2025). Puluhan kontraktor lokal menggeruduk kompleks pemerintahan di Bangkinang, menuntut kejelasan pembayaran proyek tahun anggaran 2024 yang hingga kini tak kunjung cair.
Dengan spanduk berisi tuntutan dan poster bertuliskan “Bayar Hak Kami!”, para kontraktor menuding Pemerintah Kabupaten Kampar sengaja mempermainkan nasib mereka. Aksi berlangsung tertib, tapi penuh amarah.
“Kami sudah terlalu lama bersabar. Proyek sudah selesai, tenaga dan modal habis, tapi uang kami tak juga dibayar. Kami ini bukan pengemis, kami pekerja yang punya hak!” teriak SY, koordinator aksi, di depan ratusan massa.
Bappeda, BPKAD, dan PUPR Saling Lempar Tanggung Jawab
Dalam orasinya, SY menuding tumpulnya koordinasi antar-OPD menjadi biang kerok keterlambatan pembayaran.
“Bappeda bilang tunggu BPKAD, BPKAD bilang tunggu PUPR, sementara kami menunggu keajaiban. Kalau begini terus, banyak rekan kontraktor bisa gulung tikar,” ujarnya lantang.
Kondisi itu, katanya, sudah membuat banyak rekan kontraktor terjerat utang bank. Sebagian bahkan terancam menjual aset demi menutupi biaya operasional proyek yang sudah rampung.
Bupati Akui Kepala Bappeda Dipanggil Kejari
Merasa situasi memanas, Bupati Kampar Ahmad Yuzar akhirnya keluar menemui para kontraktor. Dengan wajah serius dan suara menenangkan, Yuzar mencoba meredam amarah massa.
Namun, penjelasannya justru memunculkan pertanyaan baru.
“Kami memahami keresahan rekan-rekan kontraktor. Ada kendala administratif yang sedang kami benahi, terutama DPA yang belum final,” ujarnya.
Dan kemudian, ia mengakui sesuatu yang membuat ruang rapat seketika riuh:
“Kepala Bappeda Kampar, saudara Ardi Mardiansyah, hari ini sedang diminta klarifikasi oleh Kejaksaan Negeri Kampar terkait beberapa hal teknis. Karena itu, proses DPA belum bisa ditandatangani sepenuhnya.”
Pernyataan itu langsung memicu desas-desus baru di kalangan kontraktor. Sebagian peserta aksi menilai, penundaan pembayaran proyek bukan semata urusan administrasi melainkan bisa jadi ada “masalah lebih dalam” di tubuh Bappeda yang kini sedang diselidiki aparat penegak hukum.
Aroma Masalah Anggaran di Tubuh Pemkab Kampar
Beberapa kontraktor yang ditemui usai dialog mengaku kecewa dengan jawaban bupati.
“Jadi selama ini kami dibohongi. Alasannya administrasi, ternyata pejabatnya sedang diperiksa kejaksaan. Ini sudah bukan soal birokrasi lambat, tapi soal kejujuran pemerintah daerah,” ujar salah satu peserta aksi dengan nada geram.
Bupati Yuzar sendiri berjanji akan memanggil Kepala Bappeda begitu pemeriksaan selesai. Ia menegaskan penyelesaian tunda bayar akan jadi prioritas minggu ini.
“Saya pastikan minggu ini ada kejelasan. Pemerintah tidak menunda-nunda, hanya ingin semua sesuai prosedur hukum,” katanya.
Namun janji itu belum sepenuhnya menenangkan massa.
Kontraktor Ultimatum: Kalau Tak Ada Kejelasan, Kami Akan Turun Lebih Besar
Setelah keluar dari ruang rapat, para kontraktor berembuk di halaman kantor bupati. Mereka sepakat memberi tenggat waktu satu minggu bagi Pemkab Kampar untuk menepati janjinya.
“Kalau minggu depan tak juga ada kejelasan, kami akan turun lagi dengan massa lebih besar. Bahkan kalau perlu, kami akan bawa masalah ini ke ranah hukum. Cukup sudah kami dipermainkan,” tegas SY yang disambut sorak dukungan rekan-rekannya.
Aksi pun berakhir dengan ketegangan yang masih menggantung antara janji politik, tekanan hukum, dan amarah rakyat kecil yang menagih haknya.***MDn
#Proyek Tunda Bayar #Kampar Tunda Bayar #Kepala BAPPEDA Kampar
