Pekanbaru — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, resmi mengambil langkah tegas dengan meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) untuk memberhentikan Direktur Utama Ida Yulita dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Direksi yang baru.
Permintaan tersebut tertuang dalam surat resmi Gubernur Riau Nomor 5760/200.1.13.1/Eko-BUN0/2025 tertanggal 22 Desember 2025 yang bersifat segera. Surat itu ditujukan kepada Direktur PT Sarana Pembangunan Riau selaku BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau.
Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa langkah RUPS Luar Biasa dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta mempertimbangkan kepemilikan saham mayoritas Pemerintah Provinsi Riau pada PT SPR.
“Agenda utama RUPS Luar Biasa adalah pemberhentian Direksi dan pengangkatan Pelaksana Tugas Direksi, serta hal-hal lain yang dianggap perlu,” demikian bunyi surat tersebut.
SF Hariyanto menilai, kinerja PT SPR selama dipimpin Ida Yulita tidak menunjukkan hasil yang signifikan dan dinilai gagal membawa BUMD tersebut berkembang sesuai harapan daerah. Selain itu, Ida Yulita juga selama ini disebut-sebut sebagai orang dekat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
Menurut SF Hariyanto, pembenahan BUMD merupakan langkah mendesak agar perusahaan daerah benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“BUMD harus dibenahi dan dipimpin oleh orang-orang yang profesional, punya kapasitas, dan integritas. Tidak boleh dikelola dengan pendekatan kedekatan politik,” tegas SF Hariyanto.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan masukan dan pendapat Komisi III DPRD Riau yang selama ini menyoroti kinerja dan tata kelola PT Sarana Pembangunan Riau.
“Kita juga mendengarkan pandangan DPRD, khususnya Komisi III. Ini bagian dari upaya memperbaiki tata kelola BUMD agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional,” ujarnya.
RUPS Luar Biasa PT Sarana Pembangunan Riau dijadwalkan segera dilaksanakan, menyusul status surat yang bersifat mendesak. Pemerintah Provinsi Riau berharap, melalui pergantian pimpinan ini, PT SPR dapat kembali fokus menjalankan peran strategisnya sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Tembusan surat tersebut juga disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Debby Riauma Sari, serta Komisaris PT Sarana Pembangunan Riau.***MDn
#gubernur riau #PT SPR #Ida Yulita
