WARTA RAKYAT ONLINE- Jakarta, 11 Juli 2025 ,Pernyataan keras dilontarkan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Sadarestuwati, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direksi PT Telkom Indonesia di Senayan. Dalam forum terbuka itu, ia menuding Telkomsel, anak usaha Telkom, telah bertindak “kejam” terhadap rakyat dengan kebijakan penghapusan sisa kuota pelanggan.
"Rakyat beli paket data, tapi kalau tidak habis digunakan, langsung hangus. Ini kejam! Tidak ada akumulasi, tidak ada pengembalian. Ini sama saja dengan merampok rakyat secara digital!" tegas Sadarestuwati, disambut riuh peserta rapat.
Politisi perempuan dari PDIP ini mempertanyakan ke mana sisa kuota pelanggan setelah hangus. Ia menuding, kuota tersebut justru berpotensi menjadi sumber keuntungan sepihak perusahaan tanpa memberi manfaat kembali bagi konsumen. "Kalau tidak dipakai, lantas siapa yang menikmati? Ini praktik yang tidak adil dan tak transparan!" serunya.
Sadarestuwati kemudian membawa persoalan ini ke tingkat lebih tinggi. Dalam rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir, ia secara terbuka melaporkan Telkomsel atas kebijakan ini dan mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh.
"Setiap bulan ada jutaan pelanggan Telkomsel. Kalau kuotanya hangus dan tidak diberi hak untuk melanjutkan, lalu dikalikan secara nasional, potensi kerugiannya bisa tembus Rp 63 triliun per tahun! Ini bukan main-main," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengkritik rendahnya kontribusi Telkomsel terhadap negara meski meraup untung besar dari rakyat. "Dividen dan pajak mereka hanya sekitar Rp 20 triliun dalam 4 tahun. Angka itu tidak sebanding dengan potensi keuntungan yang mereka ambil dari masyarakat," ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung buruknya kualitas layanan di daerah pelosok. "Sinyal lemah, tarif mahal, kuota hangus. Rakyat di pelosok bahkan harus keluar rumah hanya untuk telepon. Lantas di mana kehadiran negara lewat BUMN telekomunikasi ini?"
Pernyataan Sadarestuwati memicu gelombang dukungan di media sosial. Tagar #TelkomselKejam sempat trending, dengan ribuan pengguna membagikan pengalaman pahit terkait layanan kuota hangus, sinyal buruk, hingga tarif yang dianggap mencekik.
Hingga berita ini diturunkan, Telkomsel belum memberikan pernyataan resmi atas kritik tajam dari DPR tersebut. Sementara itu, tekanan publik terhadap pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan kuota hangus semakin kuat.***mdn
#Telkomsel Kejam #DPR RI Murka
