KAMPAR – Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita yang sejatinya menjadi salah satu garda terdepan pemerintah dalam menekan angka gizi buruk dan stunting, diduga justru “dipermainkan” oleh oknum Kepala Puskesmas (Kapus) di Kabupaten Kampar.
Sorotan tajam masyarakat mengarah ke Puskesmas Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu. Sejumlah laporan warga yang diterima wartawan menyebutkan adanya dugaan penyimpangan pengelolaan dana PMT oleh oknum Kapus berinisial ES.
Seorang tokoh masyarakat Kampar yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, informasi dugaan penyalahgunaan dana PMT tersebut telah lama beredar di tengah masyarakat dan bahkan disebut telah masuk ke ranah hukum.
“Informasinya sudah ada laporan di Polres Kampar. Ini harus dikawal bersama. Jangan sampai program negara untuk anak-anak justru dijadikan ladang permainan,” tegasnya kepada wartawan di Bangkinang.
Ia menyesalkan jika anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi gizi balita kurang gizi dan berisiko stunting justru diselewengkan. Menurutnya, praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi bentuk perampasan hak anak-anak yang wajib dilindungi negara.
“Kalau anggaran itu dimainkan, keterlaluan. Seharusnya anak-anak dapat makanan bergizi, bukan makanan asal-asalan,” ujarnya.
Tokoh masyarakat tersebut juga mengungkapkan adanya keluhan dari internal Puskesmas terkait sikap arogan oknum Kapus yang diduga merasa kebal hukum.
“Katanya merasa punya backing orang dekat kekuasaan. Ini yang bikin bawahan takut bersuara,” bebernya.
Ia pun mendesak insan pers untuk mengawal kasus ini hingga tuntas serta meminta aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kampar dr. Asmara Fitrah Abadi membenarkan bahwa pihaknya pernah menindaklanjuti laporan terkait pelaksanaan PMT di Puskesmas Pandau Jaya. Ia bahkan menyebut pernah turun langsung bersama Sekretaris Dinkes dan memanggil yang bersangkutan ke kantor dinas.
“Pernah kami tindak lanjuti. Kami juga pernah ke Puskesmas, tapi saat itu Kapus tidak berada di tempat,” ujar Kadiskes yang akrab disapa Dokter Ifi, Rabu (17/12/2025).
Ia mengaku kecewa karena arahan dari dinas tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
“Kami saja tidak didengarkan, bagaimana lagi,” ucapnya.
Dokter Ifi menegaskan bahwa sejak awal Dinas Kesehatan telah mengingatkan seluruh Puskesmas agar mengelola dana PMT sesuai petunjuk teknis dan regulasi yang berlaku.
“Jangan pakai asumsi, harus berdasarkan aturan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa dana PMT langsung masuk ke rekening masing-masing Puskesmas dengan peruntukan yang sudah jelas. Secara umum, anggaran PMT berkisar Rp16 ribu per porsi per hari, dengan pembagian sekitar Rp3.000 untuk pengelolaan dan Rp13 ribu untuk bahan makanan.
Dalam pertemuan dengan wartawan sebelumnya, Kadiskes juga mengaku menerima laporan bahwa makanan PMT yang diberikan kepada balita kurang gizi hanya berupa jajanan pasar dengan nilai gizi rendah dan harga jauh di bawah standar anggaran.
“Dengan anggaran segitu, seharusnya anak-anak bisa makan makanan bergizi, bahkan makan daging,” ujarnya.
Terkait proses hukum, Kapolres Kampar AKBP Bobby Putra Ramadhan melalui Kanit Tipidkor Ipda Roy Sandi membenarkan adanya laporan dugaan penyimpangan dana PMT tersebut.
“Saat ini masih tahap pengumpulan bahan dan keterangan serta klarifikasi,” kata Roy Sandi, Jumat (12/12/2025).
Ia menyebutkan seluruh dokumen akan dipelajari dan diklasifikasikan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, pihaknya akan melakukan langkah lanjutan sesuai ketentuan.
Hingga Kamis (18/12/2025), Kepala Puskesmas Pandau Jaya ES belum memberikan klarifikasi kepada wartawan meski telah dimintai konfirmasi sejak Jumat (12/12/2025).
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, terutama menyangkut nasib balita dan ibu hamil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program PMT. Masyarakat berharap aparat penegak hukum bertindak tegas demi menjaga keadilan dan masa depan generasi bangsa.***MDn
#KAPUS Pandau Jaya #PMT Riau #PMT Kampar
