Pasaman Barat - Desakan pencopotan Kapolres Pasaman Barat kian menguat. Sejumlah aktivis menilai, dalam dua tahun kepemimpinan saat ini, penanganan berbagai persoalan hukum belum menunjukkan hasil signifikan.
Isu krusial seperti dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, maraknya tambang ilegal, hingga tingginya peredaran narkoba dinilai belum tertangani secara optimal. Kondisi ini memicu kekecewaan publik sekaligus mempertanyakan efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut.
Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang kerap menimbulkan kemacetan disebut bukan lagi persoalan teknis semata. Aktivis menilai, fenomena tersebut mengindikasikan adanya dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi jenis solar yang berlangsung berulang tanpa penindakan tegas.
Di sektor lain, aktivitas tambang ilegal di Pasaman Barat disebut semakin terbuka dan meluas. Minimnya penertiban memunculkan kecurigaan publik terhadap lemahnya pengawasan. Bahkan, kondisi ini dinilai mencerminkan ketidaktegasan aparat dalam menindak pelanggaran hukum yang terjadi secara terang-terangan.
Sementara itu, kasus narkotika juga masih menjadi perkara dominan dalam penanganan hukum di daerah tersebut. Tingginya angka kasus menunjukkan bahwa peredaran narkoba belum dapat ditekan secara maksimal dan membutuhkan langkah yang lebih tegas dan sistematis.
Aktivis Arifuttajjalli melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kapolres Pasaman Barat. Ia menilai, persoalan yang terjadi bukan sekadar lemahnya pengawasan, tetapi telah mengarah pada dugaan pembiaran.
“Ini bukan lagi sekadar evaluasi rutin, tetapi sudah menyangkut kepercayaan publik. Ketika persoalan terjadi berulang tanpa penyelesaian tegas, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan kinerja aparat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya indikasi praktik perlindungan terhadap aktivitas tambang ilegal oleh oknum aparat. Jika benar, hal ini dinilai berpotensi merusak legitimasi penegakan hukum di mata masyarakat.
Atas kondisi tersebut, aktivis mendesak Polda Sumatera Barat dan Mabes Polri untuk segera mengambil langkah konkret. Evaluasi menyeluruh hingga pencopotan Kapolres Pasaman Barat dinilai sebagai bentuk tanggung jawab institusional yang harus segera dilakukan.
“Jika tidak ada langkah tegas, persoalan ini akan terus berulang dan semakin mengakar. Penegakan hukum tidak boleh kalah oleh praktik ilegal,” tutup Arifuttajjalli.***MDn
#Polres Pasaman Barat #Pasaman Barat
