Jakarta — Pernyataan keras dilontarkan Sanitiar Burhanuddin kepada jajaran jaksa di daerah. Pesannya tegas dan menohok: berhenti berkutat pada kasus kecil, saatnya berani membongkar korupsi kelas kakap.
Dalam arahannya di Papua, Burhanuddin seperti membuka luka lama penegakan hukum di daerah yang kerap dianggap hanya “berani” pada perkara ringan, namun tumpul saat berhadapan dengan kasus besar bernilai miliaran hingga triliunan rupiah.
“Jangan hanya fokus pada dana desa. Kalau ada korupsi besar, harus berani ditindak,” tegasnya.
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Di Papua sendiri, masih menumpuk tunggakan uang pengganti Rp97,14 miliar yang belum berhasil dipulihkan. Angka ini menjadi sinyal keras bahwa penindakan selama ini belum menyentuh akar persoalan: mengembalikan uang negara yang dirampok.
Sejumlah kasus besar seperti dugaan korupsi dana PON XX dan proyek aerosport Mimika kini berada di meja Kejati Papua. Namun pertanyaannya: apakah kasus-kasus ini akan dibongkar sampai tuntas, atau kembali berhenti di tengah jalan?
Burhanuddin juga mengingatkan ancaman nyata yang sering jadi alasan diamnya aparat: perlawanan balik dari para koruptor. Tekanan, intimidasi, hingga upaya sistematis melemahkan penegak hukum bukan hal baru.
Namun ia menegaskan, ketakutan bukan alasan.
Di sisi lain, ia menyoroti lemahnya pengawasan internal dan masih adanya tunggakan eksekusi perkara di berbagai daerah sebuah potret buram yang memperlihatkan bahwa masalah bukan hanya di luar, tapi juga di dalam institusi.
Lebih jauh, pengawalan terhadap 38 proyek strategis nasional senilai Rp3,7 triliun di Papua juga menjadi ujian besar: apakah kejaksaan mampu berdiri sebagai penjaga, atau justru kecolongan?***MDn
#Jaksa Agung #38 Skandal PSN
