PEKANBARU — Besaran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk Provinsi Riau dan kabupaten/kota penghasil sawit terus mengalami penurunan tajam dari tahun ke tahun. Data review DBH Sawit menunjukkan, total alokasi yang pada 2023 masih mencapai Rp392 miliar, kini terjun bebas menjadi hanya Rp96,1 miliar pada 2026.
Penurunan ini memantik kemarahan publik dan dinilai sebagai ironi besar bagi Riau yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung sawit nasional.
Pada 2023, Provinsi Riau menerima DBH Sawit sebesar Rp83,1 miliar. Namun pada 2026, angka itu anjlok menjadi hanya Rp20,6 miliar. Penurunan serupa juga menghantam hampir seluruh daerah penghasil sawit.
Kabupaten Indragiri Hilir yang sebelumnya menerima Rp43,3 miliar pada 2023, hanya mendapat Rp5,3 miliar di 2026. Rokan Hilir turun dari Rp39,2 miliar menjadi Rp6,5 miliar. Kampar dari Rp34,7 miliar menjadi Rp10,9 miliar. Bahkan Kota Dumai yang menjadi salah satu jalur strategis industri sawit ikut merosot drastis dari Rp16,7 miliar menjadi Rp2,9 miliar.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: ke mana sebenarnya aliran keuntungan sawit nasional? Saat daerah penghasil menghadapi kerusakan jalan, konflik lahan, banjir, hingga dampak lingkungan akibat industri sawit, dana kompensasi yang diterima justru terus dipangkas.
Publik menilai pemerintah pusat tidak adil terhadap daerah penghasil. Riau disebut hanya dijadikan “mesin penghasil uang”, sementara daerah harus menanggung beban sosial dan ekologis dari industri sawit tanpa dukungan fiskal yang memadai.
Penurunan DBH Sawit juga dikhawatirkan akan berdampak langsung pada pembangunan daerah. Sejumlah program infrastruktur, perbaikan jalan produksi, hingga pemberdayaan masyarakat perkebunan terancam tersendat akibat minimnya anggaran.
“Kalau terus begini, daerah penghasil sawit hanya kebagian debu dan kerusakan. Duitnya ke mana?” demikian kritik yang ramai disuarakan masyarakat setelah data DBH Sawit itu beredar luas.
Kini, desakan agar pemerintah pusat membuka secara transparan skema pembagian DBH Sawit semakin menguat. Banyak pihak meminta adanya evaluasi total terhadap kebijakan fiskal sawit agar daerah penghasil tidak terus menjadi korban ketimpangan.***MDn
#Provinsi Riau #DBH Riau #DBH Sawit Riau #Dana Bagi Hasil
