PASAMAN BARAT — Himpunan Mahasiswa Pasaman Barat Riau (Hima Pasbar Riau) melontarkan kritik keras terhadap Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat yang dinilai gagal menjalankan fungsi legislator selama hampir dua tahun menjabat.
Dalam pernyataan terbukanya, Ketua Hima Pasbar Riau Ahmad Fauzan menilai kinerja Ketua DPRD Pasaman Barat tidak menunjukkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, lembaga legislatif seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar aktif dalam agenda seremonial dan kunjungan tanpa dampak konkret.
“Kami menilai selama dua tahun kepemimpinan Ketua DPRD Pasaman Barat, belum ada capaian yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Pertanyaannya, apa saja produk kebijakan atau Perda yang benar-benar lahir dan berpihak kepada rakyat?” tegas Ahmad Fauzan.
Hima Pasbar Riau juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap berbagai persoalan daerah yang hingga kini belum terselesaikan. Mulai dari sektor pendidikan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, hingga pelayanan publik dinilai masih berjalan lamban tanpa pengawasan yang kuat dari legislatif.
Menurut Fauzan, Ketua DPRD seharusnya tampil kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah yang merugikan masyarakat, bukan justru terkesan diam dan pasif.
“Pengawasan yang lemah hanya membuat persoalan daerah terus berulang tanpa solusi nyata. Ketua DPRD harus berani bersikap dan memahami fungsi serta tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari elemen mahasiswa dan social control, Hima Pasbar Riau menegaskan kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi Pasaman Barat sekaligus dorongan agar DPRD bekerja lebih profesional dan berpihak kepada masyarakat luas.
Tidak hanya menyampaikan kritik, Hima Pasbar Riau juga secara terbuka menantang Ketua DPRD Pasaman Barat untuk hadir dalam audiensi terbuka bersama mahasiswa dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kinerja yang telah dijalankan selama ini.
“Kami siap memfasilitasi forum audiensi terbuka, baik di Pasaman Barat maupun di Riau. Jangan bungkam kritik rakyat. Datang dan jelaskan secara terbuka apa yang sudah diperbuat untuk masyarakat Pasaman Barat,” lanjut Fauzan.
Hima Pasbar Riau bahkan memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada Ketua DPRD Pasaman Barat untuk memberikan jawaban resmi atas tantangan audiensi tersebut.
“Forum ini sekaligus menjadi pembuktian keberanian dan kompetensi Ketua DPRD Pasaman Barat di hadapan publik,” tutup Ahmad Fauzan.***MDn
#DPRD Pasaman #Pasaman #Sumatra Barat
