WARTA RAKYAT ONLINE Jakarta, 17 Maret 2025 – Skandal minyak oplosan yang mengguncang PT Pertamina terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Salah satu suara lantang datang dari Juru Bicara Lembaga Adat Negeri Riau Daratan, Muhammadun, S. Sos, yang akrab disapa Madun. Ia menyayangkan bagaimana praktik ilegal ini bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi, hingga menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp 1 kuadriliun dan merugikan jutaan rakyat Indonesia.
"Lemahnya pengawasan wakil rakyat kita di Senayan, terutama di Komisi VI DPR RI, benar-benar melukai rakyat. Mustahil rasanya mereka tidak tahu kejadian ini. Ke mana saja mereka selama ini? Atau mungkin mereka gelap mata karena menerima CSR dari Pertamina?" tegas Madun dalam pernyataannya.
Pengawasan Lemah dan Dugaan Konflik Kepentingan
Madun menyoroti bahwa DPR RI seharusnya memiliki peran strategis dalam mengawasi BUMN, terutama perusahaan sebesar Pertamina yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian nasional. Namun, dengan skandal ini terbongkar, masyarakat bertanya-tanya apakah para wakil rakyat benar-benar menjalankan tugasnya atau justru terjebak dalam konflik kepentingan.
"Kalau wakil rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat, tidak mungkin skandal seperti ini bisa berlangsung bertahun-tahun. Apakah ada kepentingan lain yang membuat mereka diam? CSR dari Pertamina ini harus diaudit, jangan sampai jadi alat pembungkaman," lanjut Madun.
Dampak dan Tuntutan Masyarakat
Kerugian akibat minyak oplosan tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat luas. Selain harga BBM yang tidak sebanding dengan kualitasnya, banyak kendaraan yang mengalami penurunan performa akibat penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai standar.
Madun dan Lembaga Adat Negeri Riau Daratan mendesak pemerintah, khususnya Komisi VI DPR RI, untuk segera mengambil langkah nyata:
1. Mengusut tuntas kasus minyak oplosan dan menyeret semua pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum di DPR RI.
2. Melakukan audit terhadap CSR Pertamina, untuk memastikan apakah dana tersebut digunakan sesuai peruntukan atau justru menjadi alat kompromi politik.
3. Memperketat pengawasan terhadap BUMN, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
"Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan pada wakilnya di Senayan. Ini momen bagi DPR RI untuk membuktikan bahwa mereka masih berpihak kepada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir elite," pungkas Madun.
Kasus ini semakin memicu desakan dari berbagai elemen masyarakat agar dilakukan reformasi besar dalam sistem pengawasan BUMN, termasuk perombakan di tubuh Komisi VI DPR RI. Akankah skandal ini menjadi titik balik bagi pengawasan yang lebih ketat, atau justru mengungkap lebih banyak kebobrokan di balik layar?**red
#Pertamina #Dpr Ri #Minyak Oplosan
