WARTARAKYAT - Bangkinang, Kabupaten Kampar, Dua perusahaan besar asal Kabupaten Kampar, PT Usaha Jaya Kontraktor dan PT Sarana Indah Perkasa Abadi, kini tengah berada di ujung tanduk. Kedua perusahaan yang selama ini dikenal sebagai motor penggerak pembangunan daerah itu tidak lagi mendapatkan proyek dari Pemerintah Daerah Kampar.
Ironisnya, sejumlah sumber menyebutkan Pemda Kampar justru lebih memprioritaskan perusahaan-perusahaan dari luar daerah, meskipun perusahaan lokal terbukti memiliki pengalaman dan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah selama bertahun-tahun.
Akibat dari kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada pelaku usaha lokal itu, dua perusahaan besar dengan aset mencapai triliunan rupiah dan ratusan karyawan kini terancam tutup.
Tunda Bayar Jadi Awal Kejatuhan
Komut PT Sarana Indah Perkasa Abadi, H. Helmi Jazid, SE, mengungkapkan bahwa persoalan mulai muncul sejak terjadi tunda bayar proyek pada tahun 2024.
“Sejak tunda bayar tahun 2024, kami terpaksa merumahkan puluhan karyawan. Tidak ada kejelasan pembayaran dan proyek baru pun tidak kami dapatkan dari Pemda Kampar. Situasi ini sangat berat bagi kami,” ujarnya dengan nada kecewa.
Helmi menambahkan, hingga kini perusahaan terus berupaya bertahan dengan aset yang tersisa. Namun tanpa dukungan proyek dari pemerintah daerah, mereka pesimistis dapat mempertahankan operasional hingga tahun depan.
Ekonomi Lokal Terancam Lesu
Kondisi dua perusahaan besar ini tidak hanya berdampak pada internal perusahaan, tetapi juga mengguncang perekonomian lokal. Ratusan tenaga kerja yang selama ini bergantung pada proyek-proyek lokal kini harus kehilangan penghasilan.
“Kalau perusahaan lokal mati, siapa yang menanggung nasib karyawan dan keluarganya? Kami ini orang Kampar, berjuang di tanah sendiri. Tapi kenapa Pemda justru memberi peluang kepada perusahaan luar?” keluh salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya.
Para pengusaha lokal menilai kebijakan Pemda Kampar yang tidak memberikan prioritas kepada perusahaan daerah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat otonomi daerah. Mereka menilai, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan pelaku usaha lokal agar roda ekonomi daerah tetap berputar.
Seruan Kepada Pemerintah: Bela Ekonomi Kampar Sendiri
Tokoh masyarakat Kampar juga menyuarakan keprihatinannya atas fenomena ini. Mereka mendesak agar Bupati Kampar dan jajarannya meninjau ulang kebijakan pengadaan proyek yang dianggap tidak berpihak pada pengusaha lokal.
“Pemda harus sadar, keberpihakan terhadap pengusaha lokal adalah bentuk cinta terhadap Kampar. Jangan biarkan potensi daerah dirampas oleh perusahaan luar, sementara anak negeri sendiri dibiarkan kelaparan di rumahnya,” ujar seorang tokoh masyarakat Bangkinang.
Kebijakan pembangunan yang seharusnya menjadi pendorong kemajuan daerah, kini justru dinilai menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan. Bila situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Kampar akan kehilangan perusahaan-perusahaan lokal unggulan yang selama ini menjadi kebanggaan daerah.
Krisis yang menimpa dua perusahaan besar ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal kelangsungan ekonomi daerah dan harkat masyarakat Kampar sendiri. ***MDn
#tunda Bayar #Perusahan Lokal #PEMDA Kampar
