KAMPAR – Fraksi Partai Golkar DPRD Kampar tak lagi menahan diri. Dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum terhadap LKPj Bupati Kampar Tahun 2025, Senin (13/4/2026), kritik keras dilontarkan secara terbuka, menyorot dugaan kegagalan arah pembangunan hingga praktik nepotisme yang dinilai kian mencolok.
Juru bicara Fraksi Golkar, Amir Habib Efendi Pakpahan, secara tegas menyebut pembangunan di Kampar belum menunjukkan keadilan. Infrastruktur dinilai hanya dinikmati wilayah tertentu, sementara daerah lain terus berada dalam kondisi tertinggal.
“Ini bukan sekadar soal pembangunan, tapi soal keadilan. Jangan sampai ada wilayah yang terus maju, sementara yang lain dibiarkan jalan di tempat,” tegasnya.
Pembangunan Dinilai Gagal Menjawab Kebutuhan
Golkar menilai perencanaan pembangunan daerah terkesan elitis dan tidak berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Program dinilai lebih banyak bersifat formalitas, tanpa dampak nyata yang bisa dirasakan publik.
Sindiran keras pun dilontarkan dengan mengutip lagu daerah Kampar “Angek-Angek Cik Ayam”, yang menggambarkan kondisi kerja tanpa hasil jelas banyak janji, minim bukti.
“Banyak yang dikerjakan, tapi tidak terlihat hasilnya. Ini yang dipertanyakan masyarakat,” sindir Amir.
Nepotisme: Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh
Sorotan paling tajam diarahkan pada kebijakan mutasi dan rotasi ASN. Fraksi Golkar secara terang menyebut adanya indikasi kuat praktik nepotisme dalam penempatan jabatan.
Penempatan berbasis kedekatan, bukan kompetensi, dinilai menjadi akar rusaknya profesionalisme birokrasi.
“Kalau jabatan ditentukan karena kedekatan, jangan harap pelayanan publik akan maksimal,” tegasnya.
Ancaman Serius: Kepercayaan Publik Tergerus
Golkar memperingatkan, jika pola ini terus dibiarkan, maka dampaknya bukan hanya stagnasi pembangunan, tetapi juga runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Kritik ini sekaligus menjadi ultimatum politik: Pemkab Kampar diminta segera berbenah secara menyeluruh baik dalam distribusi pembangunan maupun tata kelola birokrasi.
Kritik Tajam atau Sinyal Krisis?
Apa yang disampaikan Fraksi Golkar bukan sekadar dinamika politik biasa. Ini adalah alarm keras bahwa tata kelola pemerintahan Kampar sedang menghadapi persoalan serius dan publik kini menunggu, apakah ini akan dijawab dengan perbaikan, atau justru dibiarkan menjadi krisis yang lebih dalam.**MDn
#DPRD Kampar #Dewan Kampar #PEMDA Kampar #Gorkar Kampar
