PEKANBARU — Wacana integrasi sapi dan kelapa sawit (SISKA) kembali digulirkan Pemerintah Provinsi Riau. Digadang-gadang sebagai solusi ketahanan pangan, program ini justru mengundang skeptisisme publik.
Bukan tanpa alasan.
Riau pernah punya pengalaman pahit. Di era Gubernur Rusli Zainal, program K2I (Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur) menggelontorkan puluhan miliar rupiah, termasuk untuk bantuan sapi. Harapannya besar: meningkatkan ekonomi masyarakat dan populasi ternak.
Namun realitas berkata lain.
Program bantuan sapi saat itu disebut-sebut tidak tepat sasaran, minim pengawasan, dan tidak memberi dampak signifikan. Alih-alih menjadi solusi, program itu justru meninggalkan catatan kegagalan yang hingga kini masih diingat.
Kini, pemerintah kembali membawa konsep serupa dengan nama berbeda: SISKA.
Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi, menyebut potensi besar Riau dengan 3,49 juta hektare kebun sawit yang bisa diintegrasikan dengan peternakan. Tapi fakta di lapangan tetap mencolok pertumbuhan sapi hanya 0,22 persen, tertinggal jauh dari laju penduduk 3,79 persen per tahun.
Pertanyaannya sederhana, tapi tajam:
Apa jaminannya program ini tidak mengulang kegagalan lama?
Tanpa perbaikan serius mulai dari perencanaan, distribusi, hingga pengawasan SISKA berpotensi hanya menjadi rebranding dari program lama yang pernah gagal.
Riau tidak kekurangan lahan.
Riau juga tidak kekurangan anggaran.
Yang sering kurang adalah:
ketepatan kebijakan dan keseriusan eksekusi.
Jika sejarah kembali terulang, maka publik berhak bertanya lebih keras:
berapa lagi uang rakyat yang akan habis untuk program yang tak pernah benar-benar berhasil?***MDn
#Sawit riau #Prov Riau
