RIAU — Pemerintah Provinsi Riau kembali memainkan resep lama: ketika kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dipertanyakan, jawabannya bukan evaluasi total melainkan suntikan modal baru.
Kali ini, giliran PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dan Jamkrida Riau yang akan diguyur dana segar dari kas daerah. Dalihnya terdengar klasik: mendorong ekonomi, memperkuat pembiayaan, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun publik tak lagi mudah diyakinkan oleh jargon.
Di balik narasi “penguatan modal”, muncul pertanyaan yang lebih tajam dan mengganggu:
apakah ini investasi, atau sekadar cara halus menutup kegagalan yang belum pernah diakui?
Rencana penambahan modal untuk BRK Syariah dijadwalkan pada 2027, sementara Jamkrida lebih dulu menerima kucuran dana pada 2026. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai strategi memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Tapi di mana buktinya?
Sejauh ini, publik tidak pernah benar-benar disuguhi gambaran utuh:
berapa keuntungan riil yang dihasilkan BUMD, seberapa efektif kredit yang disalurkan, dan apakah ada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Yang ada justru pola berulang: ketika performa dipertanyakan, solusi yang diambil adalah menambah uang bukan membongkar masalah.
Asisten III Setdaprov Riau, M. Job Kurniawan, menyatakan kebijakan ini telah melalui kajian matang dan akan dijalankan secara transparan serta akuntabel.
Masalahnya, klaim “transparan” tanpa data terbuka hanya akan terdengar sebagai formalitas administratif.
Tanpa audit publik yang jelas, tanpa indikator kinerja yang bisa diuji, dan tanpa keberanian membuka kelemahan internal, kebijakan ini berisiko berubah menjadi satu hal:
lubang tanpa dasar yang terus diisi oleh uang rakyat.
Narasi “sinergi” antara pemerintah dan BUMD pun tak luput dari sorotan. Alih-alih menjadi kekuatan, sinergi tanpa pengawasan justru rawan menjadi zona nyaman tempat di mana kontrol melemah dan akuntabilitas mengabur.
Kini publik dihadapkan pada kenyataan yang tak bisa lagi ditutup-tutupi:
berapa kali lagi uang daerah harus disuntikkan sebelum kita mengakui bahwa ada yang tidak beres?
Pemprov Riau boleh optimistis.
Namun di mata publik yang semakin kritis, optimisme tanpa bukti bukanlah harapan melainkan pertaruhan.Dan seperti semua pertaruhan, yang dipasang kali ini adalah uang rakyat.***MDn
#Provinsi Riau #BUMD Riau #BRK Syariah #BKR Syari'ah Di suntik lagi
