BANGKINANG – Belanja kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar kembali menjadi sorotan setelah data Laporan Detail Paket per Satker menunjukkan realisasi pengadaan kendaraan bernilai besar pada anggaran 2024–2025. Deretan kendaraan yang dibeli melalui E-Katalog 5.0 dan 6.0 itu meliputi Toyota Rush, Hilux, Avanza, Innova Reborn, Pajero Sport, Fortuner hingga Hyundai AWD.
Pada tahun 2024, sejumlah OPD tercatat melakukan pembelian kendaraan dinas. Badan Kesbangpol membeli Rush 1.5 S AT GR Sport senilai Rp319,9 juta dan Hilux Double Cabin 2.4 V. Bapenda menganggarkan Rp525 juta untuk Hilux. Bappeda membeli Innova Reborn Rp432,7 juta. Bagian Umum Setda menjadi OPD dengan pembelian terbesar, mulai dari Innova Reborn, Hilux Double Cabin, Avanza, Pajero Sport, Fortuner 4x4, hingga Rush dan Hilux tipe lainnya.
DLH membeli Pajero Sport seharga Rp738 juta, Disdikpora membeli kendaraan VHV CVT Rp548,3 juta, Inspektorat menganggarkan kendaraan Rp475,2 juta, dan Sekretariat DPRD membeli Hyundai AWD dengan total Rp1,175 miliar.
Di tahun anggaran 2025, pengadaan kendaraan kembali dilakukan melalui E-Katalog 6.0. Bagian Umum Setda menayangkan dua paket mobil jabatan Bupati. Paket pertama senilai Rp2,65 miliar dibatalkan, sementara paket kedua terealisasi Rp1,828 miliar. Dinas Kesehatan juga menganggarkan ambulans senilai Rp1,187 miliar.
Perubahan signifikan terjadi setelah ditemukan kesalahan perencanaan pada era Penjabat (Pj) Bupati Hambali. Pada tahun 2024, Hambali merencanakan pembelian Toyota Land Cruiser untuk mobil dinas Bupati 2025 dengan nilai lebih dari Rp2,6 miliar. Padahal, kendaraan tersebut sejak awal tidak memenuhi aturan. Sesuai ketentuan Permendagri 19/2016, Permendagri 7/2006, dan SE Menteri Dalam Negeri, kapasitas mesin mobil dinas bupati tidak boleh melebihi 2.500 cc. Land Cruiser jauh melampaui batas tersebut.
Rencana itu akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Setelah evaluasi ulang, Pemkab Kampar menetapkan pengganti berupa Toyota Vellfire yang mesinnya sesuai aturan, dengan nilai Rp1,8 miliar. Langkah ini menciptakan efisiensi hampir Rp900 juta dari rencana yang disusun pada masa Hambali.
Selain itu, pada era Hambali juga dianggarkan mobil dinas Sekda berupa Pajero Sport Dakar Ultimate Rp738 juta. Informasi beredar bahwa kendaraan tersebut sudah digunakan meskipun belum memakai pelat merah sebagai identitas resmi.
Deretan data pengadaan sepanjang 2024–2025 ini memunculkan sorotan publik, terutama terkait tingginya belanja kendaraan dinas kelas menengah ke atas. Namun untuk mobil dinas Bupati, pemerintah saat ini dinilai telah melakukan koreksi dan memperbaiki kesalahan perencanaan di era Pj Bupati sebelumnya.
Di tengah polemik tersebut, mahasiswa Kampar susanti menyatakan dukungan kepada Bupati Kampar yang dinilai transparan dalam menjelaskan proses pengadaan mobil dinas. Mereka menyebut polemik yang beredar selama ini justru berasal dari kesalahan perencanaan di masa Hambali.
“Sekarang zaman sudah terbuka. Data mudah diakses, rakyat tidak bisa dibohongi. Justru terungkap bahwa masalah ini berawal dari era pak Hambali saat menjabat Pj Bupati,” ujar perwakilan mahasiswa. “Selama ini beliau seperti cuci tangan, padahal faktanya perencanaannya memang bermasalah.”
Mahasiswa mendorong Pemkab Kampar mempertahankan keterbukaan informasi dan memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai regulasi agar polemik serupa tidak kembali terjadi.***Tim
#Mobil Dinas Bupati Kampar #Ahmad Yuzar
