JAKARTA — Istilah “di-Noel-kan” mendadak menggelegar di ruang publik. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imanuel Ebenezer (Noel) secara terbuka melontarkan peringatan keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan klaim bahwa sang menteri berpotensi mengalami nasib hukum serupa dirinya.
Pernyataan itu disampaikan Noel kepada awak media menjelang sidang lanjutan kasus hukum yang menjeratnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). Noel mengaku memperoleh informasi “tingkat A1” yang menyebut Purbaya tengah berada dalam bidikan.
“Hati-hati Pak Purbaya. Bisa saja Bapak akan di-Noel-kan,” ujar Noel lugas.
Noel menyiratkan bahwa langkah-langkah kebijakan Purbaya telah mengganggu kepentingan kelompok kuat, yang ia sebut sebagai “para bandit” dan pemain pasar gelap. Menurut Noel, di negeri ini, pejabat yang terlalu lurus kerap menjadi sasaran.
Peringatan atau Sinyal Bahaya Sistemik?
Pernyataan Noel memantik spekulasi luas. Apakah ini sekadar peringatan personal? Atau justru sinyal adanya konflik laten antara kekuasaan bersih dan jaringan rente yang selama ini nyaman di balik kebijakan fiskal dan ekonomi?
Istilah “di-Noel-kan” sendiri segera dimaknai publik sebagai kriminalisasi, jebakan hukum, atau pembusukan reputasi terhadap pejabat yang dinilai mengganggu peta kepentingan.
Purbaya Santai, Tegas: “Saya Tak Pernah Terima Duit”
Menanggapi isu tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih bersikap tenang. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak takut dengan ancaman hukum, selama bekerja sesuai aturan dan tidak menerima uang haram.
“Biar saja. Yang penting saya tidak pernah menerima uang atau gratifikasi. Gaji saya cukup,” kata Purbaya.
Ia bahkan menyebut tidak memahami maksud istilah “di-Noel-kan” yang diarahkan kepadanya. Bagi Purbaya, bekerja bersih adalah satu-satunya tameng.
Publik Bertanya: KPK Netral atau Alat?
Di sisi lain, pernyataan Noel ikut menyeret perhatian publik pada peran penegakan hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah hukum benar-benar bekerja atas dasar keadilan, ataukah kerap dijadikan alat untuk menyingkirkan figur yang mengganggu kepentingan besar?
Isu ini menjadi sensitif karena muncul di tengah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap integritas sistem hukum dan relasi kekuasaan.
Ujian Nyata bagi Negara
Kasus ini belum masuk ranah hukum terhadap Purbaya. Namun peringatan Noel telah membuka diskusi serius:
di negeri ini, mana yang lebih berbahaya korupsi, atau pejabat yang berani menertibkan korupsi?
Jika peringatan itu benar, maka yang sedang diuji bukan hanya seorang menteri, melainkan keberanian negara melindungi pejabat bersih dari serangan kepentingan gelap.***MDn
#Noel OTT KPK #OTT Operasi Tipu Tipu #Menkeu
