WARTARAKYATONLINE- Jakarta, Fakta mencengangkan kembali terungkap dari Senayan. Anggota DPR RI ternyata mengantongi pendapatan resmi lebih dari Rp100 juta per bulan, termasuk tunjangan rumah sebesar Rp50 juta.
Kenyataan ini menampar publik yang tengah bergelut dengan harga kebutuhan pokok yang kian melambung, kenaikan pajak, dan lapangan kerja yang makin sulit.
Pengakuan itu disampaikan oleh anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, yang blak-blakan menyebut gaji pokok ditambah tunjangan membuat penghasilannya menembus angka ratusan juta.
Namun, pernyataan itu langsung menuai kecaman keras. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pemberian tunjangan jumbo kepada anggota DPR tidak pantas dan tidak sepadan dengan kinerja lembaga legislatif.
“Warga menghadapi kesulitan untuk kebutuhan dasar, sementara DPR justru menikmati kemewahan dengan gaji dan tunjangan yang tidak masuk akal. Ini keputusan yang tidak patut,” tegas Egi Primayogha, peneliti ICW, Senin (18/08).
ICW menilai, pendapatan fantastis ini semakin memperlebar jurang ketidakadilan sosial. Rakyat dipaksa menanggung beban lewat pajak dan kenaikan harga, sementara wakil mereka hidup bergelimang fasilitas.
Kritik publik pun semakin tajam: DPR dianggap lebih sibuk melanggengkan privilese ketimbang memperjuangkan nasib rakyat. Ironinya, lembaga yang seharusnya menjadi “penyambung suara rakyat” justru menunjukkan wajah elitis yang kian jauh dari realita masyarakat bawah.***(Mdn)
#Rakyat Susah DPR Mewah #DPR Naik Gaji
