WARTA RAKYAT ONLINE.COM- Pekanbaru, Selasa, 10 Juni 2025 — Aroma politik balas budi pasca-Pilkada mulai dikhawatirkan muncul di Kabupaten Siak. Menanggapi isu tersebut, sekelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hukum (F-Pemaphu) Provinsi Riau menyampaikan penolakan keras terhadap potensi masuknya mantan narapidana kasus korupsi ke dalam jajaran pemerintahan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam pernyataan terbuka yang dirilis kepada publik, Forum Mahasiswa secara tegas menyerukan kepada Bupati Siak terpilih, Afni Zulkifli, dan Wakil Bupati Syamsurizal untuk tidak membuka ruang bagi mantan terpidana korupsi dalam struktur pemerintahan. Mereka menyampaikan seruan ini sebagai bentuk komitmen moral untuk menjaga marwah Kabupaten Siak dari praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan publik.
> “Kami mendukung visi Bupati untuk membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Tapi perlu ditegaskan, jabatan publik bukan tempat rehabilitasi politik bagi mantan koruptor,” ujar salah satu aktivis F-Pemaphu dalam konferensi persnya.
Forum ini menyoroti fenomena penempatan pejabat berdasarkan kedekatan politik yang rentan mengabaikan rekam jejak dan integritas calon pejabat. Menurut mereka, jika mantan narapidana korupsi dibiarkan mengisi posisi strategis, maka arah reformasi birokrasi hanya menjadi jargon kosong.
> “Korupsi tidak hanya soal hukum, tapi juga persoalan moral dan kepercayaan. Kalau kita membiarkan ruang kekuasaan diisi oleh mantan pelaku korupsi, lalu siapa yang bisa jadi panutan?” tegas mereka.
Dalam pernyataannya, F-Pemaphu menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Siak:
1. Menolak segala bentuk pengangkatan mantan koruptor ke jabatan publik maupun posisi strategis di BUMD.
2. Mendorong pembentukan sistem rekrutmen pejabat yang transparan, berbasis integritas dan rekam jejak bersih.
3. Mengajak partisipasi masyarakat sipil dan akademisi untuk ikut serta mengawasi proses pengambilan kebijakan dan penempatan pejabat publik.
Forum ini juga menegaskan bahwa suara mereka bukanlah bentuk konfrontasi, melainkan pengingat moral agar pemerintah daerah tetap berpijak pada prinsip Good Governance.
> “Kami bersuara bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga kompas etika birokrasi. Karena tanpa integritas, pembangunan hanyalah panggung pencitraan.”
Dengan semangat perubahan, mahasiswa berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Siak yang baru tidak tunduk pada tekanan politik transaksional yang mengorbankan idealisme reformasi dan kepentingan rakyat.***mdn
#Tolak Napi Menjabat #Bupati Siak
