WARTA RAKYAT ONLINE- Rokan Hilir ,Nama Yusri Kandar, S.T. kembali mencuat ke permukaan publik. Mantan Kepala Desa Rantau Bais ini kini disebut-sebut sebagai calon kuat Direktur BUMD PT SPRH. Namun di balik langkah ambisius menuju jabatan strategis tersebut, tersimpan jejak kontroversial yang membayangi integritas dan rekam jejaknya.
Yusri dikenal sebagai sosok yang cukup dekat dengan Bupati Bistamam. Kedekatan ini diduga menjadi salah satu faktor yang menguatkan peluangnya untuk duduk di kursi panas direktur BUMD. Namun, publik tak lupa akan sejumlah polemik yang sempat menyeret namanya saat menjabat sebagai kepala desa.
Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Rantau Bais pada masa kepemimpinannya. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana desa tersebut diduga tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sejumlah pihak bahkan mencurigai adanya praktik manipulasi data dan penggelapan dana desa.
Tak hanya itu, Yusri juga pernah menjadi sorotan akibat kebiasaannya mengunjungi tempat hiburan malam (THM) di Pekanbaru. Aktivitas tersebut dinilai tidak mencerminkan perilaku seorang pejabat publik, terutama seorang kepala desa yang menjadi panutan masyarakat.
Lebih serius lagi, Yusri diduga mengeluarkan dan menjual surat-surat lahan di dalam kawasan hutan negara semasa menjabat. Praktik ini melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan merugikan tata kelola kawasan hutan di wilayah tersebut. Hingga kini, dugaan pelanggaran tersebut masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab secara hukum.
Rekam jejak Yusri juga tercoreng oleh catatan pidana. Ia pernah dijatuhi vonis satu bulan penjara atas pelanggaran Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Meskipun vonis tersebut tergolong ringan, tetap saja menjadi catatan penting dalam penilaian publik terhadap moralitas dan kepatutan seseorang yang ingin menduduki jabatan strategis.
Dengan sederet kontroversi tersebut, pencalonan Yusri Kandar sebagai Direktur PT SPRH menuai reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi, agar jabatan publik tidak menjadi tempat berlindung bagi mereka yang memiliki rekam jejak kelam.
Kini, publik menanti: apakah transparansi dan integritas akan menjadi penentu utama dalam pengangkatan jabatan ini? Ataukah kedekatan politik akan kembali mengalahkan suara rakyat?**mdn
#Dirut SPRH Rohil #Yusri Kandar #BUMD SPRH Rohil
