BANGKINANG – DPRD Kabupaten Kampar tak lagi menahan kritik. Dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2025, Panitia Khusus (Pansus) I secara terbuka “menguliti” kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar yang dinilai belum maksimal.
Meski secara umum roda pemerintahan berjalan, DPRD menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan mulai dari lemahnya tata kelola hingga layanan publik yang belum dirasakan merata oleh masyarakat.
Ketua Pansus I, Ramli, menyoroti bahwa persoalan bukan sekadar pada pelaksanaan program, tetapi juga pada perencanaan dan evaluasi yang dinilai belum tajam dan terukur.
“Jangan hanya berjalan, tapi harus berdampak. Faktanya, masih banyak program yang belum optimal dan belum menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sorotan keras DPRD tertuju pada transparansi dan akuntabilitas yang dinilai masih lemah. Program strategis pemerintah daerah disebut belum sepenuhnya terbuka dan terukur, sehingga berpotensi menggerus kepercayaan publik.
Tak kalah tajam, DPRD juga menyinggung sektor pendidikan dan kesehatan yang dianggap masih menyisakan persoalan serius. Angka putus sekolah dan ketimpangan layanan kesehatan dinilai belum ditangani secara konkret dan berkelanjutan.
Selain itu, penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi kritik. DPRD menilai penempatan dan pengelolaan ASN belum sepenuhnya berbasis kebutuhan organisasi, yang berdampak pada tidak optimalnya kinerja OPD.
Program inovasi pelayanan publik seperti “jemput bola” pun tak luput dari kritik. DPRD mengingatkan agar program tersebut tidak sekadar menjadi jargon, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat di lapangan.
Lebih jauh, DPRD mendesak:
* Serapan anggaran yang lebih optimal
* Peningkatan kualitas layanan di seluruh OPD
* Penguatan peran BUMD agar tidak sekadar menjadi pelengkap, tetapi mampu mendongkrak pendapatan daerah
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menyatakan menerima seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi. Ia berjanji akan melakukan pembenahan agar program pemerintah ke depan lebih tepat sasaran.
“Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk memperbaiki kinerja dan memastikan program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Rapat paripurna ini menjadi penegasan bahwa DPRD tidak hanya menjadi stempel kebijakan, tetapi juga pengawas yang mulai bersuara keras terhadap kinerja pemerintah daerah.
Jika rekomendasi ini tak segera ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin kritik serupa akan kembali mencuat dengan tekanan yang lebih besar dari publik.***MDn
#PEMDA Kampar #Ramli Dewan Kampar #LKPJ Kampar 2025
