Pekanbaru, 1 Maret 2025 – Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam dan Jhony Charles, kembali ke Riau setelah mengikuti retret kepemimpinan di Magelang yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025. Sebelumnya, mereka resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025, bersama 961 kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia.
Namun, kepulangan mereka ke Riau tak hanya disambut ucapan selamat, tetapi juga aksi protes terkait polemik ibu kota Rohil yang kembali mencuat. Sebuah spanduk mencolok terlihat terpasang di Jembatan Penyeberangan Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, dengan tulisan:
"SELAMAT BERTUGAS KDH ROHIL, JANGAN LUPA!!! UU 53 THN 99 ROHIL IBUKOTANYA ADALAH UJUNG TANJUNG"
Spanduk ini dipasang oleh sekelompok aktivis yang menamakan diri AMPRI (Aliansi Masyarakat Peduli Rohil), sebagai bentuk desakan agar pemerintah daerah mengembalikan ibu kota Rohil ke lokasi awalnya, Ujung Tanjung. Mereka mengusung tema "RIAU" (Rohil Ibukotanya Adalah Ujung Tanjung), yang menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Bagan Siapiapi pada era kepemimpinan Annas Maamun dianggap tidak sesuai dengan keputusan awal berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.
Kontroversi Lama yang Tak Kunjung Usai
Sejak Rokan Hilir dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis pada 4 Oktober 1999, ibu kota kabupaten awalnya ditetapkan di Ujung Tanjung. Hal ini karena Ujung Tanjung telah memiliki infrastruktur pemerintahan yang memadai, seperti kantor Bupati, DPRD, Pengadilan, dan Polres.
Namun, saat Annas Maamun menjabat sebagai Bupati Rohil, ia memindahkan ibu kota ke Bagan Siapiapi, kampung halamannya. Keputusan ini menuai kontroversi. Meski Bagan Siapiapi memiliki nilai sejarah sebagai pusat perdagangan dan pernah menjadi kota penghasil ikan terbesar di dunia pada awal abad ke-20, banyak pihak menilai bahwa Ujung Tanjung lebih siap dalam aspek infrastruktur dan aksesibilitas.
Para aktivis AMPRI menilai pemindahan ibu kota lebih bernuansa politis ketimbang berbasis kajian objektif. Mereka menuntut agar pemerintahan Bistamam-Jhony Charles mempertimbangkan kembali keputusan ini demi efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih merata.
Dengan kepemimpinan baru di Rohil, masyarakat berharap ada keberanian untuk mengevaluasi kebijakan strategis, termasuk isu ibu kota yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. (red)
#Spanduk di Pekanbaru #Soroti Isu Ibu Kota Rohil
