WARTARAKYAT - Pekanbaru, 3 November 2025 Operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang Riau. Kali ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau menjadi sasaran. Sejumlah pejabat diseret dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung cepat dan nyaris tanpa bocoran.
Namun di tengah kegaduhan publik, isu penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid terbukti keliru. Sang gubernur tidak ditangkap, melainkan hanya dimintai keterangan oleh penyidik antirasuah.
“Gubernur Riau Abdul Wahid hanya dimintai keterangan terkait operasi yang menjerat bawahannya,” tegas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Riau, Teza Darsa, menjawab spekulasi liar yang beredar di publik.
Teza menegaskan, Pemerintah Provinsi Riau mendukung penuh langkah KPK dan siap membuka akses informasi untuk kepentingan penyelidikan.
“Kami berkomitmen mendukung KPK. Tidak ada intervensi, tidak ada penghalangan. Siapa pun yang bersalah harus bertanggung jawab,” ujarnya tegas.
UAS Angkat Suara: “Berita yang Benar, Kadis PUPR yang Ditangkap!”
Kepanikan publik ikut mereda setelah Ustadz Abdul Somad (UAS) muncul memberikan klarifikasi dalam sebuah video singkat. Dengan nada tegas, UAS meluruskan informasi yang ia sebut menyesatkan.
“Yang OTT itu Kadis PUPR dan Kepala UPT, bukan Gubernur. Gubernur hanya dimintai keterangan. Itu yang betul!” tegas UAS.
OTT KPK ini menandai babak baru pengusutan dugaan praktik korupsi di sektor proyek infrastruktur Riau sektor yang selama ini dikenal “basah” dan sarat permainan anggaran.
Beberapa pejabat disebut telah diamankan bersama barang bukti uang tunai yang diduga hasil suap proyek.
KPK sejauh ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Nama Gubernur muncul bukan karena keterlibatan langsung, melainkan karena perannya sebagai atasan langsung pejabat yang ditangkap.
Langkah cepat KPK kembali menegaskan pesan keras: tidak ada ruang aman bagi korupsi, bahkan di lingkar kekuasaan tertinggi daerah.***MDn
#OTT KPK #PUPR Riau OTT
