WARTA RAKYAT ONLINE. COM - Pekanbaru, Tahun ajaran baru belum dimulai, namun dunia pendidikan sudah kembali tercoreng. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Pekanbaru berubah menjadi ajang transaksional, bukan lagi seleksi berbasis prestasi. Sejumlah sekolah negeri favorit dituding menjadi sarang praktik pungutan liar (pungli) dan permainan "titipan" anak pejabat.
Alih-alih menjadi lembaga yang menjunjung meritokrasi, sekolah-sekolah ini justru memperkuat kesenjangan sosial. Masuk sekolah unggulan kini bukan perkara nilai rapor atau tes akademik, tapi soal seberapa tebal dompet orang tua dan seberapa dekat akses ke kekuasaan.
Sekolah Favorit yang Kembali Disebut
Laporan masyarakat menyebut sejumlah sekolah yang berulang kali masuk radar dugaan pungli, antara lain:
1. SMAN 12 Pekanbaru
2. SMPN 12 Pekanbaru
3. SMAN 1 Pekanbaru
4. SMAN 8 Pekanbaru
5. SMAN 10 Pekanbaru
6. SDN 180 Pekanbaru
7. SDN 189 Pekanbaru
8. SMA Plus Provinsi Riau (Kubang Jaya)
Dugaan pungli berkisar dari permintaan uang jutaan rupiah oleh oknum guru hingga praktik makelar dengan kedok "donasi sukarela". Bahkan ada orang tua yang mengaku harus membayar hingga Rp10 juta agar anaknya diterima.
Sistem Rusak, Pemerintah Diam
Yang lebih menyakitkan, praktik ini bukan hal baru. Setiap tahun laporan serupa muncul, namun penyelesaiannya stagnan. Pemerintah daerah seolah kehilangan daya gigit, atau lebih buruk: menutup mata.
Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pendidikan. Namun hingga kini, belum terlihat langkah tegas untuk menyelidiki dan memberi sanksi pada sekolah maupun oknum yang terlibat.
Jika tidak ada keberanian politik dan integritas moral dari pejabat publik, maka sekolah negeri akan terus berubah menjadi "pasar gelap" pendidikan. Sebuah arena yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang punya uang dan kekuasaan.
Pendidikan untuk Siapa?
Pertanyaannya kini sederhana: pendidikan negeri ini milik siapa? Apakah hanya untuk kalangan elit yang mampu menyuap sistem? Ataukah masih ada ruang bagi anak-anak dari keluarga biasa untuk bersaing secara jujur?
PPDB seharusnya menjadi simbol harapan, bukan sumber luka. Sudah saatnya pemerintah daerah membersihkan dunia pendidikan dari praktik korup, dan memastikan bahwa sekolah negeri kembali menjadi tempat yang adil bagi semua anak bangsa.
Bukan hanya audit sistem yang dibutuhkan, tapi juga keberanian untuk menindak pelaku, mencabut jabatan, dan membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan PPDB. Sebab tanpa itu semua, sekolah negeri akan tetap menjadi simbol ketidakadilan yang dilembagakan***mdn
#Mafia Ajaran baru #Calo Siswa baru #Mafia Pendidikan
