WARTA RAKYAT ONLINE. COM - Pekanbaru, 17 Maret 2025 Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2025 mencapai angka fantastis, Rp3,5 triliun. Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, menilai kondisi ini wajar dan menegaskan bahwa ada sumber dana lain yang belum masuk dari pemerintah pusat. Namun, apakah ini sekadar dinamika fiskal tahunan atau justru menandakan permasalahan struktural yang lebih dalam?
Salah Proyeksi Pendapatan, Akibat atau Penyebab?
Dalam kajian ekonomi publik, defisit APBD kerap dikaitkan dengan perencanaan anggaran yang tidak realistis. Pada 2023, Pemprov Riau memproyeksikan penerimaan sebesar Rp1,6 triliun, namun realisasi pada 2024 hanya Rp200 miliar—selisih yang sangat jauh. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya overestimasi dalam perencanaan keuangan daerah.
Menurut teori fiskal daerah, estimasi pendapatan yang tidak akurat dapat berujung pada ketidakseimbangan anggaran, di mana belanja sudah direncanakan dengan asumsi pendapatan tinggi, tetapi realisasinya jauh di bawah harapan. Dalam konteks Riau, ini bukan kali pertama ketimpangan semacam ini terjadi.
PHR dan Pajak Kendaraan: Faktor Eksternal yang Berpengaruh
Selain kesalahan proyeksi, faktor eksternal juga turut memperburuk kondisi keuangan Riau. PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), yang tengah menggenjot produksi minyak hingga 1 juta barel per hari, diklaim membutuhkan biaya operasional tinggi. Akibatnya, dividen untuk daerah berkurang drastis.
Di sisi lain, sektor pajak kendaraan yang hanya mencapai 58 persen dari target juga menjadi pukulan bagi pendapatan daerah. Ini mencerminkan dua tantangan utama: lemahnya kepatuhan pajak masyarakat dan kemungkinan kurangnya inovasi dalam strategi pemungutan pajak.
Solusi dan Prospek Keuangan Riau
SF Hariyanto optimistis bahwa defisit akan tertutup setelah dana dari pusat masuk. Namun, pendekatan ini menimbulkan pertanyaan: Apakah ketergantungan terhadap transfer pusat menjadi solusi jangka panjang?
Dari perspektif ekonomi regional, ketergantungan terhadap dana pusat dapat mengurangi kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan risiko fiskal di masa depan. Solusi yang lebih berkelanjutan adalah memperbaiki sistem perencanaan anggaran, mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD), serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal.
Dengan defisit yang besar, pemerintah Riau dihadapkan pada tantangan serius untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Jika akar masalahnya tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin defisit ini akan menjadi beban yang semakin berat di tahun-tahun mendatang.**mdn
#Riau #Sf hariyanto #APBD Riau #Defisit Angaran
